Ketidaksetaraan Pendidikan di Indonesia: Puan Maharani Menggugat, Solusi Mendesak!

Ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia menjadi sorotan tajam dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, lantang menggugat kondisi ini, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi ketidaksetaraan pendidikan yang masih menganga lebar di berbagai wilayah Tanah Air. Kondisi ini dinilai mengancam masa depan bangsa, karena menghambat potensi generasi muda untuk berkembang secara optimal.  

Dalam pidatonya di Gedung DPR RI, Jakarta, pada tanggal 2 Mei 2024, Puan Maharani menyoroti disparitas akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa banyak anak-anak di daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik dari segi infrastruktur, tenaga pengajar, maupun fasilitas penunjang lainnya. “Kita tidak bisa membiarkan ketidaksetaraan pendidikan ini terus berlanjut. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, di mana pun mereka berada,” tegasnya.  

Puan Maharani juga menyoroti masalah kualitas tenaga pengajar yang tidak merata. Banyak guru di daerah terpencil yang belum memiliki kualifikasi yang memadai, atau bahkan kekurangan guru sama sekali. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Selain itu, fasilitas pendidikan yang minim, seperti ruang kelas yang tidak layak, perpustakaan yang tidak lengkap, dan laboratorium yang tidak memadai, juga menjadi hambatan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipaparkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI pada tanggal 29 April 2024, menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di sektor pendidikan masih sangat rendah di beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendidikan masih menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi.

Puan Maharani menekankan bahwa solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan ini memerlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Beliau mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga pengajar di daerah terpencil. Selain itu, beliau juga mendorong adanya program-program afirmatif yang memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.